SEJARAH AKABILURU: Tambo, Masa Hindia Belanda, Pasca Kemerdekaan Indonesia, Masa Agresi Militer Kedua Belanda

 

Makam Pejuang Nan Barampek di Tanjung Mutiara. Sumber: Dok. Feni Efendi

 

Dalam Tambo

Dalam struktur adat Minangkabau yang tertuang pada Barih Balabeh Luak Limo Puluah, wilayah Kecamatan Akabiluru memegang peranan krusial sebagai penjaga pintu masuk. Wilayah ini dikenal dalam Tambo sebagai bagian dari Ranah yang mengemban mandat khusus. Secara spesifik, titik pertahanan utama ini dinamakan Pasak Kunci Basi, sebuah kebesaran yang melambangkan kekuatan dan ketahanan absolut dalam menjaga kedaulatan wilayah dari ancaman luar (Saiful Guci, 2025).

Pusat kekuatan dari Pasak Kunci Basi ini berkedudukan di Sarik Laweh. Pemilihan lokasi ini tentu tidak sembarangan; Sarik Laweh diposisikan sebagai "Ampang Panginang," yang secara harfiah dapat diartikan sebagai penghalang atau bendungan yang menahan laju tekanan. Sebagai garda terdepan, wilayah ini berfungsi sebagai titik filter sekaligus benteng pertama yang menentukan keamanan seluruh hamparan Luak Limo Puluah.

Eksistensi Pasak Kunci Basi ini diperkuat oleh kepemimpinan tiga serangkai yang kokoh. Pucuk pimpinannya adalah Dt. Rajo Mangkuto yang bertindak sebagai Penghulu, pemegang kebijakan dan simbol kedaulatan. Kepemimpinan beliau didampingi oleh kekuatan fisik dan keberanian Dt. Sanggak Labiah selaku Dubalang, serta kecerdasan strategi dari Dt. Panjang Aka yang menjabat sebagai Pegawai. Kombinasi antara kebijakan, kekuatan, dan kecerdasan inilah yang membuat pertahanan di Sarik Laweh menjadi sulit ditembus.

Tujuan utama didirikannya Pasak Kunci Basi di Sarik Laweh merupakan sebagai sistem peringatan dini dan penahan serangan musuh yang datang secara tiba-tiba. Dalam catatan sejarah dan lisan, musuh yang diwaspadai digambarkan memiliki ciri khas yang spesifik: mereka bersenjatakan lembing, selalu mengikat kain sarung di pinggang, dan berpantang memakai alas kaki. Deskripsi ini menunjukkan adanya identitas kelompok penyerang tertentu yang dikenal tangguh dan memiliki pergerakan cepat dalam pertempuran.

Keberadaan para penjaga di Sarik Laweh memastikan bahwa musuh dengan ciri-ciri "menerjang dan memukul" tersebut tidak dapat melenggang masuk dengan mudah. Para pemegang mandat Pasak Kunci Basi harus siap siaga menghadapi serangan frontal yang agresif. Tanpa adanya Ampang Panginang di Akabiluru, wilayah pedalaman Luak Limo Puluah akan sangat rentan terhadap kehancuran fisik maupun gangguan stabilitas sosial yang dibawa oleh pihak luar. Lebih dari sekadar pertahanan fisik, fungsi utama dari Pasak Kunci Basi adalah untuk melindungi Adat dan Limbago. Di Minangkabau, keamanan wilayah bukan hanya soal mempertahankan tanah, tetapi juga menjaga agar tatanan adat tidak rusak atau "binasa." Jika musuh berhasil menembus jantung Luak, maka dikhawatirkan nilai-nilai luhur dan struktur sosial yang telah dibangun selama berabad-abad akan terkontaminasi atau hilang sama sekali.

 

Masa Hindia Belanda

Pada masa kolonial Belanda, struktur pemerintahan di wilayah yang kini kita kenal sebagai Kecamatan Akabiluru merupakan sebuah kesatuan administratif yang disebut Kelarasan Batu Hampa. Kelarasan ini mencakup tujuh nagari utama yang menjadi pilar wilayah tersebut, yaitu Batu Hampa, Koto Tangah, Tigo Baririk, Durian Gadang, Sariak Laweh, Sungai Balantiak, dan Suayan. Sebagai satu kesatuan, kelarasan ini berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah kolonial sekaligus wadah koordinasi adat dalam skala yang lebih luas.

Puncak kepemimpinan di wilayah ini dipegang oleh seorang Tuanku Lareh, yang bertindak sebagai kepala kelarasan. Sosok terakhir yang menjabat sebagai Tuanku Lareh Batu Hampa adalah Rasad Datuk Penghulu Basa nan Kuniang. Beliau merupakan tokoh terpandang yang berasal dari suku Piliang Tambun Ijuak Batu Hampa. Kepemimpinan beliau menandai berakhirnya era sistem kelarasan yang telah berlangsung lama sebelum akhirnya struktur pemerintahan mengalami perombakan total oleh kebijakan Belanda.

Perubahan besar terjadi pada bulan November 1914, ketika pemerintah kolonial Belanda memutuskan untuk menghapuskan sistem kelarasan. Akibat kebijakan ini, Kelarasan Batu Hampa dilebur dan digabungkan dengan Kelarasan Koto Nan IV. Penggabungan ini membentuk sebuah unit administratif baru yang disebut sebagai Onderdistrik Payakumbuh. Langkah ini diambil untuk menyederhanakan birokrasi dan memperkuat kontrol administratif pemerintah pusat di tingkat lokal.

Pasca penghapusan kelarasan, Onderdistrik Payakumbuh berada di bawah naungan Distrik Payakumbuh, yang merupakan bagian dari Onderafdeling Payakumbuh dalam lingkup Afdeling Limapuluh Koto. Kepemimpinan wilayah ini tidak lagi dipegang oleh Tuanku Lareh, melainkan langsung di bawah kendali birokrasi demang. Tokoh yang tercatat memimpin saat itu adalah Demang Sutan Simawang Sutan Tumangguang, yang bertanggung jawab atas stabilitas dan administrasi di wilayah gabungan tersebut.

Jika melihat peta yang lebih luas pada tahun 1914, Afdeling Lima Puluh Koto merupakan wilayah besar yang membawahi empat Onderafdeling, yakni Payakumbuh, Suliki, Pangkalan Koto Baru, dan Bangkinang. Struktur ini menunjukkan betapa luasnya cakupan kekuasaan administratif di masa itu. Khusus untuk Onderafdeling Payakumbuh, wilayahnya dibagi menjadi dua distrik utama, yaitu Distrik Payakumbuh dan Distrik Luhak, yang masing-masing memiliki karakteristik geografis dan sosial tersendiri.

Distrik Payakumbuh sendiri kemudian dipecah menjadi tiga onderdistrik untuk efektivitas pemerintahan. Pertama adalah Onderdistrik Payakumbuh yang merupakan gabungan Kelarasan Koto Nan IV dan Batu Hampa. Kedua adalah Onderdistrik Koto Nan Gadang yang mencakup Kelarasan Koto Nan Gadang dan Sungai Baringin di bawah pimpinan Asisten Demang Alin Dt. Nan Rambai. Ketiga adalah Onderdistrik Mungkar yang dipimpin oleh Asisten Demang Ahmad Sutan Nagari. Transformasi ini mencerminkan pergeseran nilai kepemimpinan dari sistem berbasis adat kelarasan menuju sistem birokrasi modern yang lebih sentralistik. Meskipun gelar-gelar adat seperti Datuk tetap melekat pada para pejabatnya, fungsi mereka telah terintegrasi dalam hierarki pemerintahan formal Belanda. Sejarah ini menjadi bukti bagaimana nagari-nagari di wilayah Batu Hampa dan sekitarnya beradaptasi dengan perubahan zaman, sembari tetap menjaga identitas teritorial mereka dalam peta sejarah Luak Limopuluah.

 

Pasca Kemerdekaan Indonesia

Pasca kemerdekaan Republik Indonesia, wilayah yang kini menjadi Kecamatan Akabiluru pada mulanya merupakan bagian integral dari Kecamatan Payakumbuh. Namun, seiring dengan tuntutan pelayanan publik dan luasnya jangkauan administratif Kecamatan Payakumbuh saat itu, pemerintah memandang perlu adanya pemekaran wilayah. Maka, pada tahun 1986, dibentuklah Kecamatan Perwakilan Payakumbuh di Akabiluru yang berpusat di Padang Laweh—sebuah daerah perladangan strategis yang terletak di perbatasan antara Nagari Batu Hampa dan Nagari Sariak Laweh.

Asal-usul nama "Akabiluru" menyimpan kedalaman filosofi yang bersumber dari kearifan lokal masyarakat di Batu Hampa. Sebagai pusat pengembangan agama Islam yang tersohor, masyarakat setempat memiliki cita-cita agar setiap insan memiliki "Aka nan Luruih" atau akal yang lurus. Konsep ini berlandaskan pada prinsip Alam Takambang Jadi Guru, di mana akal bukan sekadar alat berpikir, melainkan kompas moral dalam mengambil setiap tindakan agar tetap selaras dengan kebenaran dan ketetapan Tuhan. Dalam makna semantik masyarakat setempat, kata "Aka" atau akal memiliki tingkatan kearifan yang unik. Seseorang yang dikatakan memiliki "Panjang Aka" berarti ia memiliki kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, sementara "Banyak Aka" merujuk pada kemampuan seseorang untuk bertindak secara tepat pada situasi yang sulit. "Aka Nan Luruih" merangkum semua itu dalam satu koridor: sebuah keteguhan hati untuk selalu bertindak sesuai dengan norma agama, yang kemudian secara fonetik berevolusi dalam percakapan sehari-hari menjadi nama "Akabiluru."

Selain secara filosofis, penamaan ini juga memiliki sandaran fisik pada geografi wilayahnya. Akabiluru dikenal memiliki satu jalan utama yang membentang lurus, menghubungkan seluruh nagari di dalam kecamatan tersebut, mulai dari Simpang Koto Tangah di Batu Hampa hingga ke Nagari Pauh Sangik. Jalan lurus ini menjadi representasi nyata dari semangat "Aka nan Luruih," sebuah jalur komunikasi dan transportasi yang menyatukan masyarakat dalam satu garis koordinasi yang jelas dan tidak berliku.

Seiring bergulirnya semangat otonomi daerah di Indonesia, status Akabiluru mengalami peningkatan signifikan. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 14 Tahun 2001, Kecamatan Perwakilan Payakumbuh di Akabiluru resmi ditingkatkan statusnya menjadi kecamatan defenitif. Peresmian bersejarah ini dilakukan pada tanggal 22 Januari 2002, yang menandai babak baru bagi Akabiluru untuk mengelola rumah tangganya sendiri demi kesejahteraan masyarakat nagari-nagari di dalamnya. Perjalanan administratif Akabiluru sejak tahun 1986 hingga masa defenitif telah dipimpin oleh sederet putra terbaik. Di masa status perwakilan, kepemimpinan dimulai dari Marsal, BA (1986-1988), dilanjutkan oleh Marhenis, BA, Drs. Elnigra Riza, Mudahar, BA, Yan Agusra, S.Sos, hingga Arianto, S.Sos yang menjabat tepat sebelum transisi status. Setiap pemimpin ini meletakkan fondasi penting bagi pembangunan infrastruktur dan sosial di wilayah perbatasan tersebut.

Memasuki masa sebagai kecamatan defenitif, Bakhri, S.Sos tercatat sebagai camat pertama (2002-2004), yang kemudian diteruskan oleh Hidayatur Rusyda, S.Sos, Drs. Saiful, Drs. Ifon Satria Chan, Arwital, S.Sos, hingga Herman Azmar, AP, M.Si yang mulai menjabat sejak Januari 2011. Estafet kepemimpinan ini mencerminkan keberlanjutan visi "Aka nan Luruih," di mana birokrasi pemerintahan dijalankan untuk menjaga warisan religius sekaligus memacu kemajuan pembangunan di Kecamatan Akabiluru.

 

Pada Masa Agresi Militer Kedua Belanda

Dalam perjalanan PDRI yang selama lebih kurang delapan bulan itu, sebuah peristiwa heroik turut memberi warna di Akabiluru pada roda sejarah republik ini dalam mempertahankan kemerdekaan. Peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu, 3 Februari 1949, ada 16 orang pejuang dari Durian Gadang ke Burai-burai yang menjadi tempat Gerbang Limapuluh Kota saat ini dipimpin oleh Komandan Durin Engku Elok yang diberi tugas oleh wali perang Du-rian Gadang untuk mencegat Belanda di lokasi tersebut. Pencegatan dilakukan karena didapatkan informasi bahwa Belanda akan mengada-kan acara pergantian serah terima komandan yang baru di Payakum-buh, (cilotehtanpasuara.com).

     Prajurit dari Durian Gadang telah lama menunggu rombongan pasukan Belanda sejak kemarin hari Jumat di Labuah Sampik dekat Bendungan PLTA Batang Agam hingga lalu pindah ke Burai-burai. Pada pagi hari pukul 7.00 WIB prajurit sudah mulai tidak tahan menahan lapar sehingga berangkatlah sebagian pulang untuk makan dan hanya lima orang prajurit yang tinggal. Ketika dalam keadaan itu, sekitar pukul 09.00 WIB, maka tibalah rombongan Belanda yang ditunggu-tunggu yang saat itu terdiri dari Durin Engku Elok, Mansur, Karani, Karana dan Jamaran.

     Belanda muncul dengan iringan 3 buah kendaraan yang berupa jeep, sedan dan truk menuju arah Payakumbuh. Pimpinan pejuang Durin Engku Elok dan pasukannya mengambil posisi di atas bukit yang ter-halang oleh rerumputan yang berjarak hanya sekitar 12 meter dari pasukan konvoi Belanda. Dalam waktu bersamaan ketika pasukan telah siap dalam sasaran tembak maka granat dan senapan dimuntahkan ke arah musuh sehingga pasukan Belanda kocar-kacir. Mobil jeep yang ada di depan langsung melesat ke arah Payakumbuh dan mobil sedan juga turut melaju kencang setelah menurunkan penumpangnya yang bergabung dengan pasukan di atas truk pada rombongan belakang.

     Ada sekitar 20 menit tembak-menembak berlangsung dan semua pa-sukan Belanda yang ada saat itu berjumlah lebih kurang 20 orang tewas semuanya termasuk seorang yang keluar dari mobil sedan yang diduga adalah pemimpin pasukan Belanda.

     Setelah semua pasukan Belanda sudah tewas, pimpinan pasukan republik turun dari tempat persembunyian dan memeriksa para korban dari pihak Belanda yang telah berjatuhan. Namun sayang sekali dua buah mobil yang sempat melarikan diri ke arah Payakumbuh ternyata telah berhasil menjemput pasukan bantuan ke markas di Payakumbuh dengan cepat. Malang tak dapat diraih, Durin Engku Elok bersama pa-sukannya langsung dihujani oleh peluru prajurit Belanda yang tak sempat lagi mengambil posisi bertahan. Hanya ada satu yang selamat dari kejaran Belanda yaitu Jamaran dengan tubuh yang juga penuh luka-luka.

     Masyarakat Durian Gadang bersembunyi menuju tempat peristiwa pertempuran tersebut dan pasukan Belanda masih menunggu di sana sampai hari telah gelap. Dan ketika pasukan Belanda meninggalkan tempat itu didapati mayat Durin Engku Elok, Mansur, Karani dan Karana telah terbujur kaku menjadi pahlawan kusuma bangsa dan malam itu juga dimakamkan di Makam Pejuang Nan Barampek yang saat ini bernama Tanjung Mutiara.

     Pada hari Selasa, 6 Februari 1949, pada waktu shubuh Belanda me-ngepung Durian Gadang dari segala penjuru kecuali dari Tenggara menuju Paini. Bunyi tongtongan dipukul BPNK menambah kepanikan warga Durian Gadang menyelamatkan diri dari amukan Belanda dengan melepaskan peluru secara membabi buta kepada siapa saja yang ditemuinya bahkan termasuk anak-anak, wanita dan orang yang sudah tua. Ada 27 orang korban dari masyarakat Durian Gadang ditambah 5 orang pengungsi di hari itu dan 2 orang korban dari prajurit Belanda yang langsung dibawa oleh teman-temannya.

 

Sumber:

 

Nasrun Thahar Dt. Mangindo Nan Kuniang, Piladang 1949, Manuskrip.

Saiful Guci. Berciloteh Tentang Piladang Dan Akabiluru. Catatan Facbook. 2025

Wikipedia. https://id.wikipedia.org/wiki/Akabiluru,_Lima_Puluh_Kota. Diakses 12 Februari 2025

Feni Efendi. 2019. Jejak yang Terlupakan: Menyusuri Jejak Mr. Syafruddin Prawiranegara dalam Menjalankan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) Pada Masa Agresi Militer. Jogjakarta: Penerbit JBS