Rancangan APBD 2027: Payakumbuh Kendalikan Belanja Pegawai dan Tata Pasar Rakyat

PAYAKUMBUH,  — Pemerintah Kota Payakumbuh merespons pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Pemko Payakumbuh berkomitmen melakukan pengendalian belanja pegawai hingga batas maksimal 30 persen serta memangkas pos belanja operasional yang belum mendesak.

Tanggapan eksekutif tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Rida Ananda, mewakili Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta, dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Payakumbuh, Senin (28/9/2026).

Rida menjelaskan, penyesuaian belanja akan dieksekusi secara bertahap melalui redistribusi dan penataan beban kerja aparatur sipil negara (ASN), optimalisasi teknologi informasi, serta perencanaan kebutuhan pegawai yang disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah.

"Penyesuaian tersebut diarahkan murni untuk meningkatkan efisiensi tanpa mengurangi kualitas dan cakupan pelayanan publik kepada masyarakat," ujar Rida Ananda.

Selain efisiensi belanja, Pemko Payakumbuh memfokuskan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi pajak, digitalisasi sistem pemungutan retribusi, serta efisiensi anggaran perjalanan dinas dan acara seremonial.

Isu strategis lain yang dijawab eksekutif adalah rencana revitalisasi Pasar Payakumbuh Blok Barat dan Pasar Ibuah. Pemko Payakumbuh memastikan proses penataan sentra ekonomi rakyat tersebut menghormati hukum adat, terutama kepastian status tanah ulayat.

Pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan unsur niniak mamak melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Nan Gadang dan Koto Nan Ampek guna merampungkan legalitas lahan sebagai syarat pengusulan pembiayaan ke APBN.

"Pemko menghargai keberadaan dan status tanah ulayat lokasi pasar. Tujuan utama pembangunan ini adalah mendorong pergerakan ekonomi masyarakat dan pedagang," kata Rida.

Cetak biru revitalisasi pasar dirancang komprehensif, mencakup zonasi pedagang, kantong parkir terpadu, hingga pengelolaan sanitasi dan limbah. Pelibatan pedagang serta tokoh masyarakat dilakukan sejak penyusunan studi kelayakan hingga tahap Detail Engineering Design (DED).