Tekan Inflasi dan Jaga Pangan, Pemko Payakumbuh Salurkan 420 Ton Beras Bantuan

PAYAKUMBUH,  — Pemerintah Kota Payakumbuh kembali mengguyurkan intervensi sosial guna menjaga stabilitas ekonomi dan perlindungan daya beli warga. Sebanyak 14.020 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di daerah ini tercatat menerima alokasi Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) berupa bantuan beras untuk periode Juli hingga September 2026.

Penyerahan bantuan pangan yang bersumber dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) melalui Perum Bulog tersebut dilakukan secara simbolis oleh Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta di Kantor Lurah Napar, Kecamatan Payakumbuh Utara, Jumat (4/9/2026) pagi.

Dalam arahannya, Zulmaeta menekankan pentingnya akurasi dan ketepatan sasaran dalam rantai distribusi bantuan sosial. Ia menginstruksikan jajaran Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Sosial, para camat, hingga lurah di tingkat akar rumput untuk mengawal ketat proses penyaluran agar benar-benar sampai kepada warga yang berhak tanpa ada penyimpangan.

"Bantuan pangan berupa beras ini disalurkan untuk membantu masyarakat penerima manfaat. Saya tegaskan dan harapkan kepada seluruh penerima bantuan bahwa beras ini adalah untuk dikonsumsi bersama keluarga, bukan untuk dijual kembali ataupun ditukar tambah," ujar Zulmaeta.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Edvidel Arda merinci, data penerima bantuan untuk periode triwulanan ini merujuk pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Dibandingkan periode sebelumnya, tercatat ada kenaikan jumlah penerima di wilayah ini. "Jumlah penerima bantuan pangan untuk Kota Payakumbuh pada periode ini sebanyak 14.020 Kepala Keluarga. Alhamdulillah, jumlah penerima bertambah sebanyak 392 KK dibandingkan dengan alokasi bulan sebelumnya," ungkap Edvidel.

Secara kumulatif, total volume beras yang disalurkan mencapai 420.600 kilogram atau 420,6 ton. Masing-masing keluarga penerima memperoleh jatah beras sebanyak 30 kilogram untuk alokasi tiga bulan (Juli–September), di mana khusus untuk Kelurahan Napar tercatat sebanyak 431 KK yang menerima bantuan.

Edvidel menambahkan, program CPP ini tidak sekadar berfungsi sebagai jaring pengaman sosial untuk mengantisipasi potensi kerawanan pangan dan gizi, tetapi juga menjadi instrumen strategis pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi serta meredam gejolak fluktuasi harga bahan pokok di pasaran.

Acara penyerahan simbolis di Kantor Lurah Napar tersebut turut dihadiri oleh Pimpinan Cabang Perum Bulog Bukittinggi, para Asisten Sekdako, kepala perangkat daerah terkait, serta jajaran muspika setempat.