Wujudkan Evidence-Based Policy, Pemko Payakumbuh Perkuat Kapasitas Pengelolaan Data Spasial

PAYAKUMBUH,  — Pemerintah Kota Payakumbuh terus berbenah dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Melalui optimalisasi pemanfaatan data dan informasi geospasial, pemda berkomitmen agar setiap kebijakan, penentuan skala prioritas, hingga pengalokasian anggaran dapat dieksekusi secara lebih tepat sasaran dan berbasis kondisi faktual di lapangan.

Komitmen tersebut mengemuka dalam kegiatan Sosialisasi Optimalisasi Pemanfaatan Data dan Informasi Geospasial dalam Percepatan Pembangunan Daerah yang berlangsung di Aula Kantor Bappeda Kota Payakumbuh, Rabu (9/9/2026). Hadir sebagai narasumber utama Dr. Arie Yulfa, ST, MSc, Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang (UNP) sekaligus perwakilan dari Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial.

Mewakili Wali Kota Payakumbuh, Asisten III Sekretariat Daerah Ifon Satria saat membuka acara tersebut menekankan bahwa fondasi utama dari pembangunan yang berkualitas adalah ketersediaan data yang akurat, mutakhir, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Ifon, data geospasial memegang peranan yang sangat strategis karena tidak sekadar menyajikan angka statistik, melainkan memetakan secara presisi letak geografis serta sebaran masalah maupun potensi di setiap wilayah.

“Semakin lengkap, akurat, dan terintegrasi data yang kita miliki, semakin tepat pula kebijakan dan arah pembangunan yang dapat kita tentukan,” ujar Ifon di hadapan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan perwakilan Perumda Tirta Sago yang hadir.

Penerapan data berbasis lokasi ini dinilai memiliki cakupan yang luas dan krusial bagi berbagai sektor pembangunan. Dalam perencanaan tata ruang, misalnya, informasi spasial membantu pemerintah mengarahkan pemanfaatan lahan agar selaras dengan karakteristik wilayah dan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pendekatan ini juga menjadi kunci utama dalam mewujudkan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy), di mana program kerja dirancang berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekadar asumsi birokratis.

Selain itu, sektor-sektor vital seperti mitigasi kebencanaan sangat bergantung pada data geospasial untuk memetakan kawasan rawan, merancang infrastruktur tangguh, hingga menentukan jalur evakuasi yang efektif. Pemanfaatan serupa juga diperluas untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pendataan objek pajak, inventarisasi aset, serta pemetaan potensi ekonomi lokal secara spasial.

Dalam skala pelayanan publik, data berbasis wilayah memberikan gambaran riil mengenai sebaran demografi dan kebutuhan infrastruktur dasar, mulai dari jaringan jalan, pasokan air bersih, hingga fasilitas umum lainnya.

Guna mewujudkan ekosistem data yang terpadu, Pemko Payakumbuh melalui Bappeda terus memperkuat simpul jaringan geospasial antarlembaga. Namun, optimalisasi infrastruktur data ini harus diiringi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur di setiap perangkat daerah agar mampu mengumpulkan, mengolah, dan memperbarui data secara berkesinambungan.

Melalui penguatan sistem ini, data geospasial diharapkan tidak hanya berhenti sebagai tumpukan arsip digital, melainkan bertransformasi menjadi instrumen utama dalam pengambilan keputusan strategis. Langkah ini diyakini mampu memperkecil kesenjangan antara perencanaan di atas kertas dan kebutuhan nyata masyarakat Payakumbuh di lapangan.