Payakumbuh Memacu Mutu Perpustakaan Sekolah

PAYAKUMBUH, 13/05/2026 – Di tengah tantangan rendahnya minat baca nasional, Pemerintah Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, mulai membenahi hulu literasi: perpustakaan sekolah. Dengan kondisi mayoritas perpustakaan yang belum memenuhi standar nasional, pembenahan kualitas layanan kini dipacu demi memastikan hak siswa atas akses bacaan yang bermutu terpenuhi.

Payakumbuh melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Payakumbuh, pemerintah setempat menggelar Sosialisasi dan Advokasi Akreditasi Perpustakaan 2026. Langkah ini menjadi upaya akselerasi setelah mencermati data yang timpang. Berdasarkan catatan aplikasi Perpustakaan Nasional (Perpusnas), dari 121 perpustakaan sekolah di Payakumbuh, baru tiga sekolah yang memegang sertifikat akreditasi resmi.

Ketiganya adalah SMK Negeri 2 Payakumbuh (Akreditasi B), serta SD Negeri 21 dan SD Negeri 49 Payakumbuh yang masing-masing mengantongi Akreditasi C.

Melihat kenyataan tersebut, Pemkot Payakumbuh mematok target ambisius untuk melahirkan minimal 20 perpustakaan sekolah terakreditasi baru pada tahun ini. Fokus utama diarahkan pada jenjang sekolah dasar (SD/MI) sebagai fondasi awal pembentukan karakter literasi anak.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Payakumbuh, Erwan, yang hadir mewakili Walikota dalam pertemuan di Aula Lantai III dinas tersebut, Rabu (13/5/2024), menekankan bahwa akreditasi bukanlah sekadar perburuan status administratif.

"Ini adalah ikhtiar untuk memastikan warga sekolah mendapatkan layanan perpustakaan yang bermutu. Kita tidak bicara soal sertifikat di atas kertas, tapi soal standar kualitas yang harus dirasakan langsung oleh siswa," ujar Erwan di hadapan 70 kepala sekolah dan pengelola perpustakaan.

Pembenahan ini memerlukan kerja keras lantaran standar yang ditetapkan cukup maksimal. Kepala Bidang Perpustakaan Kota Payakumbuh sekaligus Ketua Pelaksana Kegiatan, Rudi Arnel, memaparkan ada enam komponen instrumen yang menjadi tolok ukur kelayakan sebuah perpustakaan di antaranya    koleksi, sarana dan prasarana, pelayanan, tenaga perpustakaan, penyelenggaraan, dan pengelolaan.

Untuk membedah teknis pemenuhan bukti fisik tersebut, pemerintah menghadirkan narasumber ahli, Muhammad Fadli, S.Sos, M.I.Kom, yang merupakan tim asesor perpustakaan. Kegiatan ini dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik 2026 sebagai bagian dari peta jalan visi "Payakumbuh Maju Bermartabat".

Pemerintah menyadari bahwa Dinas Perpustakaan dan Arsip tidak bisa berjalan sendiri. Kolaborasi dengan Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, serta Cabang Dinas Wilayah IV menjadi kunci untuk mengawal proses ini hingga ke akar rumput.

Diharapkan, transformasi perpustakaan sekolah ini mampu mendongkrak Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) di Payakumbuh. Pada akhirnya, perpustakaan diharapkan kembali menjadi jantung sekolah—bukan sekadar gudang buku yang sunyi, melainkan ruang tumbuh bagi nalar dan imajinasi generasi masa depan.