Tuntaskan Hunian Layak, Pemkot Payakumbuh Bedah 100 Unit RTLH di Tahun 2026

PAYAKUMBUH,  — Pemerintah Kota Payakumbuh mengambil langkah cepat dalam menangani persoalan hunian di wilayahnya. Sepanjang tahun 2026, pemkot memprogramkan perbaikan 100 unit rumah tidak layak huni (RTLH) guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah. Upaya ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menuntaskan backlog perumahan serta menekan angka RTLH yang tercatat masih tersisa 847 unit dari total 36.845 unit rumah di daerah tersebut.

Dari seratus unit sasaran tahun ini, pembiayaannya bersumber dari dua jalur utama. Sebanyak 25 unit ditopang langsung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Payakumbuh, sementara 75 unit lainnya didanai lewat alokasi tambahan Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 dari pemerintah pusat.

Secara simbolis, bantuan peningkatan kualitas RTLH bagi 75 penerima yang tersebar di lima kecamatan diserahkan langsung oleh Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta. Penyerahan tersebut dipusatkan di Gedung Pelatihan Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kelurahan Ibuh, Selasa (11/8/2026).

”Rumah bukan sekadar bangunan tempat berteduh. Rumah adalah tempat tumbuhnya keluarga, tempat membangun harapan, serta fondasi dalam menciptakan masyarakat yang sehat, aman, dan sejahtera,” ujar Zulmaeta di hadapan para penerima manfaat.

Ia mengapresiasi dukungan anggaran pusat melalui skema TKD yang mencerminkan kuatnya sinergi lintas pemerintahan. Zulmaeta berpesan agar bantuan stimulan yang diterima dapat dimanfaatkan secara optimal oleh warga demi mendongkrak kesejahteraan keluarga.

Meski demikian, tantangan penyediaan hunian layak di Payakumbuh masih cukup besar mengingat masih tingginya angka backlog perumahan yang mencapai 9.578 unit. Oleh karena itu, Zulmaeta mengajak seluruh elemen—mulai dari pemerintah pusat, provinsi, dunia usaha, lembaga sosial, hingga masyarakat—untuk terus merapatkan barisan memperkuat kolaborasi.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kota Payakumbuh Marta Minanda menjelaskan bahwa program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tidak sekadar fokus pada perbaikan fisik bangunan, tetapi juga menumbuhkan semangat gotong royong dan keswadayaan warga.

”Penyelenggaraan pemberian bantuan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni menjadi layak huni, mendukung pengentasan kemiskinan, mengurangi kesenjangan sosial, dan meningkatkan kualitas permukiman,” kata Marta.

Rekam jejak penanganan RTLH di Payakumbuh tergolong masif. Tercatat sejak rentang 2017 hingga 2025, pemko bersama berbagai pemangku kepentingan telah merampungkan pembangunan baru dan peningkatan kualitas terhadap 1.814 unit rumah melalui kolaborasi APBN, APBD, Baznas, hingga dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Besaran nilai bantuan pun mengalami lonjakan signifikan dari tahun ke tahun. Jika pada 2017 bantuan pembangunan baru berkisar di angka Rp10 juta, maka pada 2026 nilainya telah meningkat hingga mencapai Rp60 juta untuk pembangunan baru, serta Rp35 juta untuk peningkatan kualitas rumah.