Kecamatan Payakumbuh: Simalanggang dalam Tambo, Pusat Perdagangan, Masa Hindia Belanda dan Kemerdekaan

 

Simalanggang dalam Tambo

Nagari Simalanggang, yang terletak di Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, merupakan wilayah yang menyimpan kekayaan sejarah dan asal-usul nama yang sarat akan legenda. Nama "Simalanggang" diyakini berakar dari peristiwa jatuhnya Burung Onggang ke dalam sebuah sumur di daerah Koto Kociak, sehingga muncul istilah Sumue Onggang. Peristiwa ini konon terjadi akibat sebuah sumpah yang menjadi bagian dari ingatan kolektif masyarakat setempat. Selain dikenal melalui legenda burung tersebut, wilayah Koto Kociak di masa lampau juga identik dengan tanaman pudiang yang memagarinya, sehingga daerah ini memiliki julukan lain yang tak kalah populer, yakni Koto Pudiang (dari Website Resmi Pemerintah Nagari Simalanggang.

Dalam tatanan adat, Simalanggang merupakan penganut teguh prinsip adat Koto Piliang yang memiliki struktur kepemim-pinan sangat terorganisir. Di bawah otoritas "Tuanku Daulat Engku Bandaro Pucuak," nagari ini menjalankan kehidupan sosial yang berlandaskan filosofi bangunan "berlantai bumi, beratap langit, dan berdinding pusaka." Metafora ini bukan sekadar kiasan, melainkan simbol kekokohan warisan leluhur yang tak lekang oleh zaman. Struktur ini menegaskan bahwa adat di Simalanggang berdiri di atas landasan yang nyata, dilindungi oleh nilai-nilai luhur yang tinggi, dan dijaga oleh hukum-hukum waris serta pusaka yang menjadi pembatas sekaligus identitas nagari.

Sebagai pusat dari perserikatan adat yang luas, Sima-langgang memegang peran strategis sebagai "Rajo Adat" dalam jaringan kerja sama antar-nagari. Dalam sistem ini, Simalanggang tidak berdiri sendiri, melainkan bersinergi dengan nagari tetangga yang memiliki fungsi-fungsi khusus dalam menjalankan roda tradisi. Sinergi ini melibatkan Sungai Beringin sebagai pusat Imam (agama), Piobang sebagai Hulu Balang (keamanan), serta Gurun yang bertindak sebagai Juaro Adat. Kolaborasi ini menunjukkan betapa kompleks dan rapi pembagian peran sosial-politik tradisional di wilayah tersebut demi menjaga keseimbangan hidup ber-masyarakat.

 Secara kewilayahan, Nagari Simalanggang memiliki pemba-gian tradisional yang sangat luas dan terstruktur, yang terbagi menjadi dua kelompok besar: Onam Koto Dilua (Enam Koto di Luar) dan Sapuluah Koto Didalam (Sepuluh Koto di Dalam). Luasnya wilayah Simalanggang di masa lalu mencakup daerah-daerah yang kini telah berkembang menjadi nagari mandiri seperti Taeh, Piobang, dan Sungai Beringin. Bahkan, jejak administratifnya mencapai wilayah Lampasi yang saat ini secara resmi telah masuk ke dalam administrasi Kota Payakumbuh. Transformasi wilayah ini menjadi bukti bahwa Simalanggang adalah sebuah entitas besar yang menjadi rahim bagi pertumbuhan banyak daerah di sekitarnya.

Sejarah pemerintahan di Simalanggang juga mencerminkan dinamika zaman yang fluktuatif, mulai dari era Kerajaan Adat hingga masa reformasi. Setelah berakhirnya sistem kerajaan pada tahun 1898, nagari ini melewati masa Kelarasan di bawah Belanda, pendudukan Jepang, hingga masa krusial Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Perubahan sistem dari Kepala Negeri menjadi Desa pada masa Orde Baru sempat terjadi, hingga akhirnya kembali ke sistem Pemerintahan Nagari pada tahun 2001. Meskipun struktur administratif terus berubah, identitas Simalanggang sebagai nagari yang mengedepankan musyawarah di Balai Koto Pudiang tetap abadi, menjaga keharmonisan antara adat, agama, dan otoritas tradisi di tengah arus modernisasi.

 

Simalanggang Pusat Perdagangan

Simalanggang hari ini mungkin tampak seperti nagari te-nang pada umumnya di Kabupaten Lima Puluh Kota, namun di balik kesunyiannya tersimpan gema masa silam yang nyaris tenggelam. Dua abad lalu, wilayah ini bukanlah sekadar titik di peta agraris, melainkan sebuah pusat gravitasi yang berdenyut oleh aktivitas perdagangan, pelayaran, dan pemerintahan. Sejarahnya tidak dipahat di atas jalan beraspal yang kita lalui sekarang, melainkan di atas riak air sungai yang mengalir jernih dari hulu gunung menuju pesisir timur Sumatra (Habibur Rahman, 2025).

Pada masa itu, peradaban tidak dibangun memunggungi sungai, melainkan menghadapinya sebagai arteri utama kehidupan. Batang Sinamar, yang dalam catatan kuno dikenal sebagai Batang Unar atau Batang Una, merupakan jalan raya air yang menghu-bungkan dataran tinggi Minangkabau dengan dunia luar. Kebe-radaan sungai ini bukan sekadar pelengkap lanskap, melainkan jalur logistik vital yang menghidupi nagari-nagari di sekitarnya, membawa komoditas pedalaman menuju Selat Malaka yang riuh oleh perdagangan global.

Perjalanan air dari Simalanggang merupakan bagian dari sistem navigasi yang kompleks. Di Muaro Sijunjung, Batang Sinamar bertemu dengan aliran Batang Ombilin dari Danau Singkarak, Batang Selo dari pusat kekuasaan Pagaruyung, serta Batang Sumpu. Pertemuan sungai-sungai besar ini kemudian bersalin nama menjadi Batang Kuantan, sebuah "jalan tol" air yang sangat lebar dan dalam, memungkinkan kapal-kapal besar melintas menuju pantai timur. Strategisnya jalur ini kian nyata jika kita menengok catatan penjelajah Portugis, Thomas Dias, pada tahun 1683. Di titik Siluka, yang kini merupakan bagian dari Nagari Durian Gadang, sungai-sungai ini membentuk pelabuhan pedalaman yang masyhur. Saat itu, Siluka dikenal dengan julukan "Tanjung Lolo Malaka Kaciak", sebuah metafora yang menggambarkan betapa sibuknya tempat itu sebagai pusat pengapalan hasil bumi Minangkabau yang akan diseberangkan menuju Semenanjung Malaka.

Namun, dinamika Simalanggang mulai mengalami perge-seran tajam saat kolonialisme Belanda merangsek masuk ke wilayah Luhak Limo Puluah pada tahun 1822. Serangan terhadap Benteng Tuanku Nan Garang di Koto Tangah, Lubuak Batingkok, menjadi lonceng kematian bagi kedaulatan lokal di lembah Gunung Bungsu. Kendati perang berkecamuk, Simalanggang tidak lantas runtuh; ia justru beradaptasi dan tetap bertahan sebagai pusat ekonomi serta administrasi pemerintahan lokal di bawah kendali baru. Kejayaan sosial-ekonomi Simalanggang juga terekam dalam dokumentasi pers, seperti yang dimuat dalam surat kabar Soeara Minang nomor 2 tahun 1929. Di sana dikisahkan sosok Leman Kajo, saudagar terkaya di nagari tersebut yang merepresentasikan kelas menengah baru Minangkabau. Ia memiliki rumah megah berukiran khas Tionghoa yang dibangun oleh tukang-tukang dari Cina pada akhir 1890-an. Rumah tersebut menjadi simbol kosmopolitanisme, di mana budaya lokal, keahlian etnis Tionghoa, dan pengaruh zaman saling berkelindan.

Perubahan status administrasi yang paling signifikan terjadi pada tahun 1888. Melalui Staatblad van Nederlandsch-Indië nomor 181, pusat pemerintahan secara resmi dipindahkan dari Sima-langgang ke Koto Nan Gadang dan Koto Nan Ampek (Payakumbuh). Keputusan yang diterbitkan pada 7 Desember 1888 ini ditan-datangani oleh sosok berpengaruh, Willem Otto Gallois. Meskipun jabatannya sering diperdebatkan antara Sekretaris Jenderal atau Komisaris Pemerintah (Gouvernementscommissaris), keputusan-nya secara permanen mengubah nasib Simalanggang.

Kini, Simalanggang berdiri sebagai nagari yang menyimpan memori kolektif tentang kejayaan yang perlahan memudar. Mengingat kembali sejarahnya bukan sekadar romantisasi masa lalu, melainkan upaya untuk memahami identitas sebuah wilayah yang pernah menjadi pintu gerbang peradaban. Batang Sinamar mungkin tak lagi dipenuhi perahu dagang, namun gemanya masih mengalir pelan, mengingatkan kita bahwa di bawah tanah Sima-langgang, terkubur jejak-jejak pelaut dan saudagar yang pernah menguasai arus zaman.

Lokasi Sumua Onggang.

 

Pada Masa Hindia Belanda

Sejarah administratif wilayah Lima Puluh Kota merupakan cerminan dari dinamika tata kelola kolonial Belanda di Sumatra Barat yang terus bertransformasi. Titik awal yang sangat krusial terjadi pada tanggal 13 April 1841, ketika pemerintah kolonial secara resmi membentuk Afdeeling Lima Puluh Koto. Pembentukan ini bukan sekadar perubahan nama, melainkan langkah strategis untuk memperkuat kendali administrasi atas wilayah-wilayah yang memiliki pengaruh ekonomi dan politik yang signifikan di peda-laman Minangkabau.

Pada masa awal pembentukannya, Afdeeling Lima Puluh Koto memiliki cakupan wilayah yang sangat luas dan mencakup berbagai daerah kunci. Wilayah tersebut meliputi Lima Puluh Kota, Halaban, Lintau, Buo, Koto VII, dan XIII Kota. Konsolidasi wilayah-wilayah ini di bawah satu payung administratif menandakan upaya Belanda untuk menyederhanakan birokrasi dan mempermudah pengawasan terhadap struktur adat serta hasil bumi yang melim-pah dari daerah-daerah tersebut. Namun, struktur administrasi ini tidak bersifat statis dan segera mengalami serangkaian reorganisasi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Reorganisasi per-tama ini menjadi pondasi bagi tata pemerintahan yang lebih modern di kemudian hari. Melalui pembagian ini, pemerintah kolo-nial mulai menanamkan sistem birokrasi yang lebih terstruktur, yang perlahan-lahan mulai menggeser atau setidaknya berdam-pingan dengan otoritas tradisional yang sudah ada sebelumnya.

Transformasi besar berikutnya terjadi pada tanggal 1 Januari 1865 dalam apa yang dikenal sebagai reorganisasi kedua. Pada fase ini, kedudukan Payakumbuh semakin diperkuat dengan ditetapkan sebagai ibu kota Afdeeling Lima Puluh Kota. Perubahan ini mencerminkan pentingnya posisi strategis Payakumbuh sebagai pusat perdagangan dan titik temu jalur transportasi yang menghu-bungkan berbagai wilayah di pedalaman Sumatra.

Dalam reorganisasi tahun 1865 tersebut, Afdeeling Lima Puluh Kota dibagi menjadi dua distrik atau Onderafdeelingen. Kedua wilayah tersebut adalah Payakumbuh (yang berpusat di kota yang sama) dan Puar Datar yang beribu kota di Suliki. Pembagian ini dilakukan untuk mempertajam efisiensi pemungutan pajak dan pengawasan keamanan, mengingat Suliki dan sekitarnya merupa-kan daerah yang kaya akan potensi pertanian dan sumber daya alam lainnya. Memasuki awal abad ke-20, dinamika pemerintahan kembali berubah seiring dengan kebijakan desentralisasi Belanda. Reorganisasi ketiga dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 1905, sebagaimana tertuang dalam Staatsblad van Nederlandsch Indie No 418. Pada tahap ini, struktur pemerintahan menjadi lebih kompleks dengan pembagian menjadi tiga Onderafdeeling, menunjukkan bahwa intensitas kegiatan ekonomi dan jumlah penduduk di wila-yah ini telah tumbuh pesat.

Ketiga Onderafdeeling tersebut terdiri dari Payakumbuh, Puar Datar, serta Mahat dan Boven Kampar. Penambahan wilayah Mahat dan Boven Kampar dalam struktur ini memperluas jang-kauan administratif hingga ke perbatasan wilayah Riau saat ini. Evolusi dari tahun 1841 hingga 1905 ini membuktikan bahwa Lima Puluh Kota selalu menjadi pusat perhatian strategis bagi peme-rintah, yang pada akhirnya membentuk identitas geografis dan administratif Kabupaten Lima Puluh Kota yang kita kenal sekarang. Adapun yang dimaksud dengan Distrik Payakumbuh atau Onderafdeling Payakumbuh itu untuk hari ini wilayahnya adalah Kecamatan Payakumbumbuh Barat, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kecamatan Lampasi Tigo Nagari, Kecamatan Akabiluru, dan kecamatan Payakumbuh di Kabupaten Lima Puluh Kota hari ini.

 

Bandara Piobang di Masa Kemerdekaan

     Pada masa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI), Ampang di Nagari Piobang, Lima Puluh Kota, memegang peranan vital sebagai salah satu titik pertahanan udara dan komunikasi pusat. Di sana, terdapat bekas bandara udara dan Detasemen AURI yang dipimpin oleh Mohammad Jacoeb. Keberadaan pangkalan ini bukan sekadar instalasi militer biasa, melainkan fondasi bagi pergerakan diplomasi dan informasi di tengah kepungan agresi militer Belanda yang berusaha melumpuhkan kedaulatan Indonesia dari udara dan darat.

 Tokoh Mohammad Jacoeb memiliki kontribusi krusial yang melampaui tugasnya di Piobang. Keahlian dan kepemimpinannya membawa beliau menjadi sosok di balik operasional Radio AURI PHB ZZ di Koto Tinggi. Stasiun radio ini menjadi "napas" bagi para pemimpin bangsa saat itu, khususnya untuk melayani kebutuhan komunikasi Mr. Sutan Moh. Rasyid dan Ir. Mananti Sitompul. Melalui gelombang radio inilah, eksistensi Indonesia tetap terdengar di mata dunia meskipun ibu kota Yogyakarta telah jatuh, membuk-tikan bahwa semangat kemerdekaan tidak bisa dipadamkan selama komunikasi antar-pejuang tetap terjaga.

Dalam konstelasi pertahanan udara di Sumatera Barat masa kemerdekaan, terdapat tiga lapangan udara utama yang menjadi tulang punggung mobilitas AURI. Pertama terletak di Padang, kedua di Gadut, Bukittinggi, dan yang ketiga adalah di Piobang, Lima Puluh Kota. Ketiga bandara ini membentuk segitiga strategis yang meng-hubungkan wilayah pesisir dengan jantung pertahanan di peda-laman Minangkabau. Hingga kini, sejarah di Ampang Nagari Piobang tetap menjadi pengingat heroik tentang bagaimana sebuah desa kecil mampu menjadi pusat navigasi perjuangan bangsa.

Bandar Udara Piobang pernah berfungsi sebagai pangkalan udara penting bagi TNI AU, bandara ini memegang peranan vital pada masa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Kehadirannya bukan sekadar infrastruktur transportasi, melainkan simbol kedaulatan di tengah masa-masa kritis mempertahankan kemerdekaan Indonesia di tanah Sumatera Barat. Nilai historis Bandara Piobang semakin dipertegas oleh keterkaitannya dengan sosok sang Proklamator, Mohammad Hatta. Bandara ini menjadi saksi bisu momen ikonik saat Wakil Presiden pertama RI tersebut mendarat menggunakan pesawat Seulawah dalam rangkaian kunjungan kerja ke Sumatera. Pendaratan tersebut menandai pen-tingnya Piobang sebagai pintu masuk strategis bagi para pemimpin negara dalam mengoordinasikan perjuangan serta mempererat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah di masa lampau.

Saat ini, wajah Bandara Piobang telah berubah drastis menjadi lahan pertanian yang dikelola oleh warga sekitar karena statusnya yang sudah tidak aktif. Meskipun demikian, potensi bandara ini kembali mencuat pada tahun 2019 melalui wacana pengaktifan kembali sebagai bandara alternatif untuk mitigasi bencana. Mengingat letak geografis Sumatera Barat yang rawan bencana, revitalisasi Bandara Piobang diharapkan tidak hanya membangkitkan nilai sejarahnya, tetapi juga menjadi aset strategis dalam menjaga keselamatan dan konektivitas di masa depan.

Peristiwa Gugurnya 5 Pejuang di Piobang

Peristiwa tragis di Piobang pada Senin, 20 Juni 1949, merupakan potret kelam sekaligus heroik dari masa Agresi Militer Belanda II di Sumatra Barat. Di tengah upaya Belanda untuk kem-bali menguasai kedaulatan Indonesia, wilayah Piobang menjadi saksi bisu kekejaman serdadu kolonial. Lima putra terbaik bangsa—M. Rasyid, Darmansyah, Saipuddin, Martinis, dan Asma Basri—gugur dalam sebuah insiden penembakan yang memilukan. Tragedi ini bukan sekadar angka dalam catatan sejarah, melainkan bukti nyata pengorbanan rakyat di tingkat lokal demi mempertahankan kemerdekaan yang sedang dipertaruhkan.

Keberadaan makam kelima pejuang ini di Piobang hingga saat ini menjadi monumen ingatan yang sangat berharga bagi generasi penerus. Makam-makam tersebut tidak hanya berfungsi sebagai tempat peristirahatan terakhir, tetapi juga sebagai simbol perlawanan tanpa pamrih. Nama-nama seperti M. Rasyid dan rekan-rekannya adalah representasi dari keberanian kolektif masyarakat yang menolak tunduk pada tekanan militer Belanda. Melalui situs sejarah ini, kita diingatkan bahwa kemerdekaan Indonesia diraih melalui tumpahan darah di pelosok-pelosok desa, bukan hanya di meja diplomasi internasional.

Menghormati jasa kelima pahlawan ini merupakan tanggung jawab moral bagi masyarakat saat ini. Mengingat kembali peristiwa 20 Juni 1949 membantu kita memahami betapa besarnya harga sebuah kebebasan. Dengan menjaga kelestarian makam dan menyebarkan kisah perjuangan M. Rasyid, Darmansyah, Saipuddin, Martinis, serta Asma Basri, kita memastikan bahwa semangat patriotisme mereka tetap hidup. Peristiwa di Piobang ini akan selalu menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas perjuangan rakyat Sumatra Barat dalam mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.