Optimalkan Aset dan Efisiensi APBD, Wako Zulmaeta Teken Kerja Sama dengan DJKN

PEKANBARU — Pemerintah Kota Payakumbuh mengambil langkah strategis guna memperkuat tata kelola keuangan dan kekayaan daerah. Pemko Payakumbuh resmi menggandeng Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Riau, Sumatra Barat, dan Kepulauan Riau untuk mengoptimalkan pengelolaan aset, penyelesaian piutang, serta peningkatan penerimaan daerah.

Kesepakatan penting tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) oleh Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta di Ruang Rapat Kanwil DJKN, Pekanbaru, Jumat (25/9/2026). Hadir mendampingi Wali Kota dalam kesempatan itu Sekretaris Daerah Rida Ananda dan Asisten I Nofriwandi.

Ruang lingkup kerja sama lintas instansi ini mencakup sejumlah aspek krusial, mulai dari penilaian Barang Milik Daerah (BMD), penyusunan Daftar Komponen Penilaian Bangunan (DKPB), pengurusan piutang daerah, hingga pemindahtanganan aset melalui mekanisme lelang resmi yang difasilitasi oleh DJKN.

Wali Kota Zulmaeta menjelaskan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah konkret untuk menata aset daerah agar terkelola secara profesional dan akuntabel. Menurutnya, pencatatan yang akurat sangat menentukan arah efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Penilaian aset yang akurat sangat penting agar nilai BMD tercatat sesuai harga wajar. Sementara itu, mekanisme lelang yang terbuka dan kompetitif akan memperkuat akuntabilitas sekaligus mendongkrak penerimaan daerah. Pengelolaan aset yang tertib adalah kunci utama dari efisiensi APBD," tegas Zulmaeta.

Melalui pendampingan teknis yang berkelanjutan dari DJKN, Pemko Payakumbuh menargetkan adanya peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam urusan manajemen aset. Zulmaeta berharap, ke depan seluruh aset daerah tidak sekadar tertib secara administratif semata, melainkan benar-benar dioptimalkan untuk mendukung peningkatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, hingga menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Sinergi ini bukan sekadar penandatanganan dokumen di atas kertas, melainkan komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola aset Kota Payakumbuh yang transparan, efisien, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat," pungkasnya.