Perkuat Akuntabilitas Birokrasi, Pemkot Payakumbuh Integrasikan Aplikasi SAKINAH dan SIKOPAY
PAYAKUMBUH, — Pemerintah Kota Payakumbuh mengambil langkah progresif dalam membenahi tata kelola pemerintahan melalui integrasi aplikasi SAKINAH dengan sistem SIKOPAY versi 2. Digitalisasi ini ditempuh guna memperkuat akuntabilitas kinerja birokrasi sekaligus memastikan setiap rupiah anggaran daerah benar-benar berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.
Peluncuran integrasi sistem tersebut dilakukan langsung oleh Sekretaris Daerah Rida Ananda mewakili Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta, beriringan dengan pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) SAKINAH di Aula Josrizal Zain, Balai Kota Payakumbuh, Senin (26/10/2026).
Dalam arahannya, Rida menegaskan bahwa tolok ukur keberhasilan suatu pemerintahan tidak lagi diukur dari sebatas tingginya angka penyerapan anggaran atau banyaknya program yang di atas kertas telah terlaksana.
"Ukuran keberhasilan pemerintah bukan semata-mata berapa banyak program yang kita laksanakan atau berapa besar anggaran yang kita serap, tetapi sejauh mana sumber daya yang kita miliki mampu menghasilkan kinerja dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat," tegas Rida di hadapan para aparatur sipil negara.
Aplikasi SAKINAH merupakan sistem terpadu yang diadopsi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Di Payakumbuh, sistem ini dikawinkan dengan Sistem Informasi Terintegrasi Kota Payakumbuh (SIKOPAY) versi 2 untuk merajut alur perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pemantauan, pelaporan, hingga evaluasi kinerja ke dalam satu koridor digital yang utuh.
Kendati demikian, Rida mengingatkan bahwa kecanggihan teknologi harus dibarengi dengan perubahan fundamental pada mentalitas aparatur.
"Aplikasi hanyalah alat atau instrumen. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita membangun budaya kinerja di lingkungan Pemko Payakumbuh," ujarnya.
Seluruh kepala perangkat daerah diinstruksikan agar menjaga konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan di unit kerja masing-masing. Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) juga dikerahkan untuk memberikan pendampingan intensif guna mendongkrak kualitas manajemen pemerintahan.
Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi Setdako Payakumbuh David Bachri menjelaskan bahwa rangkaian sosialisasi dan bimtek ini dirancang secara khusus untuk mematangkan pemahaman teknis aparatur terhadap aplikasi SAKINAH sebagai pilar utama penopang SAKIP.
Kegiatan yang dijadwalkan berlangsung selama dua hari pada 26–27 Oktober 2026 ini melibatkan 143 peserta dari berbagai perangkat daerah. Pelaksanaannya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014.
Selama kegiatan, para peserta mendapatkan materi teknis, sesi diskusi, hingga simulasi pengoperasian langsung yang dipandu oleh tim ahli dari Pemprov Sumbar.
"Melalui sosialisasi dan bimbingan teknis ini, kita berharap seluruh perangkat daerah memahami penggunaan aplikasi SAKINAH sebagai instrumen pendukung penerapan SAKIP. Dengan pemahaman tersebut, proses pengelolaan dan pelaporan kinerja dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan terintegrasi," pungkas David.
