APBD Payakumbuh 2027: Utamakan Ekonomi Warga, Proyek RSUD Ditunda demi Revitalisasi Pasar Ibuh

 


PAYAKUMBUH,  — Penurunan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat memaksa Pemerintah Kota Payakumbuh memutar otak untuk merasionalkan struktur belanja dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2027. Di tengah ruang fiskal yang kian sempit, pemda mengambil langkah taktis dengan memangkas program non-esensial demi menyelamatkan urat nadi ekonomi kerakyatan.

Kebijakan pengetatan anggaran tersebut ditegaskan oleh Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta usai penandatanganan persetujuan bersama Ranperda APBD 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Payakumbuh, Senin (9/11/2026).

"Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 merupakan proses yang tidak sederhana. Kita dihadapkan pada tantangan fiskal yang cukup berat, terutama dengan adanya penurunan alokasi pendapatan transfer dari pemerintah pusat dibandingkan tahun anggaran sebelumnya," ujar Zulmaeta di hadapan para legislator.

Zulmaeta menekankan bahwa rasionalisasi bukan sekadar jurus memangkas anggaran, melainkan instrumen strategis agar setiap rupiah uang rakyat dieksekusi secara tepat sasaran untuk memberikan manfaat langsung yang maksimal bagi masyarakat.

Di tengah himpitan fiskal tersebut, Pemko Payakumbuh tetap mengamankan alokasi anggaran berskala besar yang bersentuhan langsung dengan perputaran ekonomi di akar rumput. Salah satunya adalah penataan dan revitalisasi Kawasan Pasar Ibuh dengan menggelontorkan dana senilai Rp34 miliar pada tahun anggaran 2027.

Langkah ini diyakini tidak hanya berorientasi pada pembenahan fisik bangunan, melainkan sebagai motor penggerak aktivitas ekonomi kerakyatan, peningkatan kenyamanan pedagang dan pengunjung, serta pendongkrak daya saing perdagangan daerah.

Sebagai konsekuensi dari pilihan prioritas tersebut, Pemko Payakumbuh harus mengalah pada sektor lain. Rencana pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) terpaksa ditunda pelaksanaannya pada tahun 2027. Kendati demikian, Zulmaeta memastikan penundaan ini bukan wujud pembatalan komitmen terhadap peningkatan layanan kesehatan publik.

Waktu penundaan ini akan dimanfaatkan pemda untuk mematangkan perencanaan teknis, dokumen pembangunan, tahapan pelaksanaan, hingga skema pembiayaan agar saat dieksekusi hasilnya jauh lebih berkualitas.

"Penundaan ini harus kita maknai sebagai langkah penyesuaian sekaligus upaya mempersiapkan pembangunan yang lebih berkualitas, bukan sebagai pembatalan komitmen terhadap pengembangan RSUD," tegasnya.

Menutup rangkaian sidang, Zulmaeta menginstruksikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) beserta seluruh perangkat daerah untuk mengeksekusi program sejak dini agar penyerapan anggaran berjalan optimal dan efisien.

Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url