Dorong Pelaku Usaha Lokal Jadi Tuan Rumah: Dinas PUPR Payakumbuh Gelar Sosialisasi Pengadaan Jasa Konstruksi
PAYAKUMBUH — Dalam rangka memperkuat kapasitas kelembagaan serta kualitas sumber daya manusia di bidang konstruksi, Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 Tahun 2026. Kegiatan strategis ini diikuti oleh para pengguna dan penyedia jasa konstruksi di Hotel Mangkuto Syariah, Rabu (18/11/2026).
Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta yang diwakili oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Yasrizal, membuka secara resmi kegiatan tersebut sekaligus menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan daya saing pelaku industri konstruksi lokal.
"Pembangunan infrastruktur yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran dan perencanaan yang baik, tetapi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi," ujar Yasrizal saat membacakan sambutan resmi Wali Kota.
Ia menjelaskan bahwa pembinaan jasa konstruksi merupakan kewajiban konstitusional pemerintah daerah guna mewujudkan pekerjaan fisik yang aman, tepat mutu, tepat waktu, efisien, serta sesuai standar teknis. Kehadiran Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026 ini menjadi instrumen pembaruan krusial yang menggantikan regulasi sebelumnya, yakni Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021.
Yasrizal berharap momentum sosialisasi ini dimanfaatkan secara maksimal oleh para badan usaha jasa konstruksi (BUJK) lokal agar memiliki kompetensi mumpuni dan mampu menjadi "tuan rumah di daerah sendiri", yang pada gilirannya akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi serta penyerapan tenaga kerja di Payakumbuh.
Sementara itu, Kepala Bidang Bina Konstruksi dan Perizinan Bangunan Dinas PUPR Kota Payakumbuh, Ferry Novrizal, melaporkan bahwa kegiatan ini berlandaskan pada amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, di mana dinas teknis memiliki wewenang pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan.
"Sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman komprehensif mengenai perubahan substansi aturan persiapan dan pelaksanaan pengadaan. Hal ini sangat penting untuk mencegah terjadinya kesalahan administrasi maupun temuan hukum dalam proses pemilihan penyedia dan pelaksanaan kontrak," jelas Ferry.
Perhelatan ini diikuti oleh 61 peserta yang merepresentasikan unsur Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta Pejabat Pengadaan di lingkungan Pemko Payakumbuh.
Materi disampaikan dalam tiga sesi utama dengan menghadirkan narasumber kompeten, yakni Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bukittinggi, Iddial, yang memaparkan pentingnya program perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja konstruksi, serta Mega Chandra Sera dari LKPP RI yang membedah secara mendalam substansi Peraturan dan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2026.
Melalui kegiatan ini, Pemko Payakumbuh mengimbau seluruh pemangku kepentingan untuk segera menyesuaikan dokumen persiapan pengadaan dengan regulasi terbaru demi mewujudkan ekosistem konstruksi yang profesional, transparan, dan berkelanjutan.
