Perkuat Akuntabilitas APBD, 82 Pengelola Keuangan Pemko Payakumbuh Ikuti Pelatihan Intensif
BUKITTINGGI, — Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) terus mematangkan kompetensi aparatur dalam mengelola kas dan pengeluaran daerah. Langkah strategis ini diwujudkan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Penatausahaan Pengeluaran Daerah Tahun Anggaran 2026 yang diikuti oleh 82 peserta di Hotel Santika, Bukittinggi, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan yang mengusung tema penguatan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas dalam penatausahaan pengeluaran daerah tersebut dijadwalkan berlangsung secara maraton hingga Sabtu (14/11/2026).
Mewakili Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta, Wakil Wali Kota Elzadaswarman membuka secara resmi kegiatan tersebut dan memberikan penekanan tajam terkait mentalitas aparatur dalam mengelola keuangan negara.
Ia menegaskan bahwa penatausahaan tidak boleh dipandang sebatas urusan menumpuk dokumen atau mencatat transaksi administratif demi menggugurkan kewajiban semata, melainkan fondasi utama penentu kualitas tata kelola pemerintahan.
"Kita tidak boleh membangun pola kerja yang sekadar melengkapi dokumen saat auditor datang. Yang harus dibangun adalah sistem kerja yang sejak awal sudah benar, tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan," tegas Elzadaswarman di hadapan para peserta.
Ia mengingatkan agar pengelolaan uang rakyat senantiasa taat asas, efisien, efektif, serta memberikan kepatutan dan keadilan bagi masyarakat luas.
Kepala BKD Kota Payakumbuh Andi Narwan dalam laporannya menjelaskan bahwa kegiatan ini dirancang untuk menyamakan persepsi dan memperkuat kapasitas teknis 82 peserta yang terdiri dari Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD, Bendahara Pengeluaran SKPD, serta jajaran pejabat dan staf BKD.
"Pengelola keuangan di masing-masing perangkat daerah dituntut memiliki pemahaman memadai, khususnya dalam prosedur penatausahaan pengeluaran, pemanfaatan aplikasi SIPD RI, pemenuhan kewajiban perpajakan, hingga penyusunan pertanggungjawaban yang akuntabel," ujar Andi.
Selama empat hari pelaksanaan, BKD menghadirkan narasumber dari berbagai instansi kompeten. Materi hari pertama diisi oleh KPP Pratama Payakumbuh mengenai perpajakan belanja daerah, dilanjutkan paparan strategi peningkatan kualitas belanja oleh Kepala BKD.
Pada hari kedua dan ketiga, narasumber dari Ditjen Bina Keuangan Daerah serta Pusdatin Kementerian Dalam Negeri membedah mekanisme pembayaran belanja (SPP, SPM, SP2D), pengujian dokumen, hingga implementasi digital melalui sistem SIPD RI dan skema Kartu Kredit Pemerintah.
Rangkaian kegiatan ini ditutup dengan evaluasi komprehensif oleh Bidang Akuntansi BKD guna mengukur peningkatan pemahaman seluruh peserta dalam mengamankan kualitas pengendalian internal APBD Kota Payakumbuh.

