Pemko Payakumbuh Perkuat Kesiapsiagaan Bencana melalui Peningkatan Kapasitas TRC BPBD

PAYAKUMBUH, — Pemerintah Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, mulai memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana kedaruratan regional. Langkah strategis ini ditempuh dengan memprioritaskan peningkatan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai lini terdepan penanganan dampak krisis di lapangan.

Komitmen penguatan mitigasi tersebut diwujudkan melalui pembukaan forum "Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat BPBD Kota Payakumbuh Tahun 2026" oleh Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, di Hotel Mangkuto, Senin (13/7/2026). Program ini diarahkan untuk menstandardisasi kemampuan personel dalam respons cepat, teknik penyelamatan, evakuasi, sekaligus mengurai sumbatan koordinasi sektoral saat status darurat ditetapkan.

Secara geografis dan topografis, Kota Payakumbuh menyimpan potensi ancaman bencana yang multidimensi. Risiko hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor, fenomena angin kencang, aktivitas tektonik gempa bumi, hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla) membayangi wilayah ini. Kerentanan tersebut menuntut ketersediaan aparatur penanggulangan bencana yang tidak hanya sigap secara fisik, tetapi juga taktis dan profesional.

"Pengembangan kapasitas sumber daya manusia harus menjadi perhatian utama dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang efektif. Personel TRC dituntut memiliki kemampuan teknis, kecepatan mengambil keputusan, serta kecakapan berkoordinasi agar setiap kondisi darurat dapat ditangani secara optimal," kata Zulmaeta.

Sebagai instrumen pemukul pertama (first responder) di bawah naungan BPBD, TRC memegang peran krusial dalam rantai komando penanganan bencana. Personel lapangan tidak sekadar bertumpu pada aspek penyelamatan fisik dan evakuasi korban, melainkan juga dibebani tanggung jawab melakukan kaji cepat (rapid assessment) di zona terdampak. Rekomendasi awal yang dihimpun oleh tim inilah yang nantinya menjadi basis data legal bagi kepala daerah untuk menetapkan status tanggap darurat dan kebijakan pemulihan.

Oleh sebab itu, Wali Kota mengapresiasi langkah BPBD Kota Payakumbuh yang mengintegrasikan pelatihan ini dengan melibatkan narasumber lintas instansi dan para praktisi kebencanaan. Kolaborasi materi tersebut dinilai penting untuk memperkaya wawasan taktis peserta melalui berbagai simulasi skenario bencana yang mendekati realitas lapangan.

Para peserta pun diminta memanfaatkan ruang pelatihan ini secara optimal, aktif dalam ruang diskusi, serta menyerap setiap aspek metodologi penanggulangan krisis untuk diimplementasikan saat penugasan riil.

"Saya berharap seluruh peserta mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, aktif berdiskusi, serta mampu mengimplementasikan seluruh materi ketika menghadapi kondisi sebenarnya," ujar Zulmaeta menegaskan.

Pada akhirnya, keberhasilan manajemen krisis di daerah tidak dapat diselesaikan melalui skema kerja tunggal dari satu instansi pemerintah semata. Diperlukan perluasan ruang kolaborasi yang mempertemukan unsur pemerintah, TNI, Polri, dunia usaha, kelompok relawan, hingga kesadaran kolektif dari organisasi kemasyarakatan. Melalui pembekalan yang terukur ini, struktur ketangguhan Kota Payakumbuh diharapkan kian solid dalam meminimalkan risiko keparahan dampak bencana di masa depan.