Perkuat Tata Kelola, 31 ASN Pemko Payakumbuh Lulus Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa

PAYAKUMBUH,  — Pemerintah Kota Payakumbuh mencatatkan capaian positif dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur sipil negara. Sebanyak 92 persen peserta dari lingkungan Pemko Payakumbuh dinyatakan lulus dalam Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Level I yang digelar di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumatera Barat, Padang.

Dari total 34 aparatur sipil negara (ASN) yang mengikuti ujian berbasis Computer Assisted Test (CAT) pada Kamis (23/7/2026) hingga Jumat (24/7/2026), sebanyak 31 orang dinyatakan kompeten. Capaian ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah yang profesional, transparan, akuntabel, serta berintegritas.

Keikutsertaan para aparatur tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemko Payakumbuh di bawah kepemimpinan Wali Kota Zulmaeta untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Payakumbuh, Dafrul Pasi, menyampaikan bahwa sebelum melakoni ujian sertifikasi yang difasilitasi oleh BPSDM Provinsi Sumbar tersebut, para peserta terlebih dahulu mendapatkan pembekalan penguatan kompetensi.

"Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Pemko Payakumbuh untuk meningkatkan kualitas aparatur, khususnya pada bidang pengadaan barang/jasa yang menjadi salah satu aspek vital dalam tata kelola pemerintahan daerah," ujar Dafrul saat dihubungi, Jumat, sebagaimana yang dirilis oleh Halaman Resmi Facebook Pemerintah Kota Payakumbuh.

Dafrul menegaskan, sektor pengadaan barang dan jasa memegang peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain menuntut kepatuhan ketat terhadap regulasi, bidang ini membutuhkan integritas tinggi dan tanggung jawab penuh dalam pengelolaan keuangan negara.

    "Pengadaan barang/jasa bukan hanya soal prosedur, melainkan juga soal integritas, transparansi, dan keberpihakan pada kepentingan publik. Dengan kompetensi yang kuat, kita dapat menghindari praktik yang tidak sesuai aturan, mempercepat pelaksanaan pembangunan, dan menghadirkan pelayanan publik yang lebih berkualitas," kata Dafrul.

Secara terpisah, Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur BKPSDM Kota Payakumbuh, Ance Alfiando, menjelaskan bahwa peserta yang mengikuti sertifikasi kali ini telah menyelesaikan pelatihan PBJP Level I secara mandiri. Pelatihan dilakukan melalui skema Massive Open Online Course (MOOC) yang disediakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Selain peserta baru, kesempatan ujian sertifikasi ini juga dibuka bagi ASN yang telah mengikuti pelatihan pada tahun-tahun sebelumnya tetapi belum berhasil meraih sertifikat kompetensi.

"Langkah ini sejalan dengan upaya Pemko Payakumbuh dalam mendorong setiap ASN untuk terus meningkatkan kompetensi teknis pemerintahan," tutur Ance.

Ance berharap, dengan tingginya persentase kelulusan tahun ini, ketersediaan aparatur bersertifikasi kompeten di Kota Payakumbuh semakin memadai. Hal tersebut diharapkan dapat tercermin dalam pelaksanaan pengadaan yang makin efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.