Dorong Optimalisasi PAD Lewat Digitalisasi, Wako Zulmaeta Minta OPD Bergerak Cepat Serap Anggaran

PAYAKUMBUH,  — Pemerintah Kota Payakumbuh berkomitmen penuh untuk menjadikan seluruh catatan, masukan, serta pandangan umum dari fraksi-fraksi DPRD sebagai instrumen penting dalam menyempurnakan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2026. Penyesuaian ini diarahkan agar postur anggaran perubahan benar-benar tepat sasaran dan menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta usai mengikuti Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Nota Penjelasan Ranperda P-APBD 2026 di ruang sidang utama DPRD Kota Payakumbuh, Rabu (26/8/2026).

"Kami menerima dan menghargai seluruh masukan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD. Catatan tersebut akan menjadi bahan bagi pemerintah dalam menyempurnakan Perubahan APBD 2026 agar lebih tepat sasaran," tegas Zulmaeta.

Ia menekankan bahwa setiap penambahan alokasi anggaran wajib berbanding lurus dengan peningkatan kinerja program di lapangan. Oleh karena itu, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diingatkan agar tidak sekadar berorientasi pada tingginya angka penyerapan belanja, melainkan harus mampu membuktikan hasil yang terukur serta kemanfaatan nyata yang dirasakan oleh warga.

"Yang paling penting bukan hanya berapa besar anggaran yang terserap, tetapi apa hasil yang diperoleh dan sejauh mana manfaatnya dirasakan masyarakat," ujarnya.

Terkait dengan upaya menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD), Wali Kota memaparkan bahwa Pemko Payakumbuh terus berupaya mengoptimalkan potensi sumber-sumber penerimaan baru. Kendati demikian, langkah tersebut tetap dilakukan dengan prinsip kehati-hatian agar tidak sampai mengganggu iklim investasi, membebani dunia usaha, maupun menyulitkan warga dalam memenuhi kewajiban pajak dan retribusi.

Sebagai langkah konkret mewujudkan tata kelola yang bersih dan akuntabel, Zulmaeta sangat mendukung penuh percepatan digitalisasi dalam sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah. Transformasi digital ini diyakini mampu meningkatkan transparansi, menjaga akurasi data, sekaligus menutup celah potensi kebocoran pendapatan.

"Kemandirian fiskal harus kita bangun secara bertahap. Potensi PAD perlu kita kelola secara optimal, tetapi tetap dengan prinsip pelayanan yang mudah, transparan, dan tidak menghambat aktivitas ekonomi," tambahnya.

Menyongsong pengesahan anggaran, Wali Kota juga menginstruksikan seluruh kepala OPD agar segera melakukan persiapan administratif dan teknis sejak dini. Langkah cepat ini krusial—khususnya untuk paket pekerjaan fisik—agar sisa waktu efektif pelaksanaan anggaran mencukupi dan mutu bangunan tetap terjaga dengan baik.

Di samping itu, fokus kebijakan P-APBD 2026 juga memberikan porsi perhatian khusus pada sektor mitigasi bencana serta penguatan ketahanan daerah. Anggaran disiagakan untuk memperkokoh infrastruktur pelayanan dasar, mempercepat pemulihan ekonomi, serta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi risiko bencana.

"Mitigasi bencana merupakan bagian dari pembangunan daerah. Kita harus memastikan masyarakat memiliki perlindungan dan pemerintah memiliki kesiapan ketika menghadapi risiko bencana," pungkas Zulmaeta ser berharap sinergi harmonis antara eksekutif dan legislatif terus terjaga demi mewujudkan P-APBD yang efektif dan akuntabel.