Rakor Anti-Korupsi di Padang: KPK dan Pemko Payakumbuh Pertegas Pakta Integritas Birokrasi

PADANG,  — Pemerintah Kota Payakumbuh mempertegas komitmen penataan tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel melalui kehadiran jajaran pimpinan daerah dalam Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi di Auditorium Gubernur Sumatra Barat, Kota Padang, Kamis (8/10/2026).

Delegasi Pemko Payakumbuh dipimpin oleh Wakil Wali Kota Elzadaswarman, Sekretaris Daerah Rida Ananda, serta Ketua DPRD Kota Payakumbuh Wirman Putra.

Wakil Wali Kota Elzadaswarman mengemukakan, forum koordinasi lintas instansi ini menjadi sarana evaluasi berkala untuk memperkuat integritas aparatur serta memitigasi potensi penyimpangan pada seluruh tahapan pengelolaan keuangan daerah.

"Prinsip pencegahan korupsi harus diterapkan secara konsisten, mulai dari proses perencanaan anggaran hingga penyaluran layanan publik di lapangan," kata Elzadaswarman.

Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah menyampaikan, pengetatan tata kelola pemerintahan sangat krusial di tengah tantangan pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Sumatra Barat yang membutuhkan dana penanggulangan hingga Rp 21,44 triliun. Kerusakan infrastruktur dan ekonomi akibat bencana tersebut ditaksir mencapai Rp 33,5 triliun.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Komjen Pol (Purn) Setyo Budiyanto mengingatkan seluruh pemerintah daerah untuk konsisten mematuhi regulasi, khususnya pada sektor-sektor rawan penyalahgunaan wewenang, seperti pengadaan barang dan jasa, manajemen ASN, serta kepatuhan LHKPN.

Wakil Menteri Dalam Negeri RI Komjen Pol (Purn) Akhmad Wiyagus menambahkan, keandalan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) perlu dioptimalkan sebagai sistem peringatan dini (early warning system) untuk mendeteksi indikasi pelanggaran sejak dini melalui 10 klaster pengawasan.

Rangkaian rapat koordinasi ditutup dengan penandatanganan pakta komitmen bersama antara KPK RI, Kementerian Dalam Negeri, BPKP, LKPP, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat, serta seluruh kepala daerah dan pimpinan DPRD kabupaten/kota se-Sumatra Barat.