Tiga Pemerintahan Bergandengan Menghadirkan Asa Baru Transportasi Massal Trans Paliko

PADANG — Di ruang rapat yang tenang di jantung Ibukota Provinsi Sumatera Barat, sebuah keputusan strategis lahir untuk mengubah wajah mobilitas kawasan. Di bawah atap Istana Gubernur Sumatera Barat, Kamis (6/8/2026), simpul-simpul kebijakan lintas wilayah ditarik dalam satu garis lurus: Pemerintah Kota Payakumbuh, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat resmi bersepakat menyatukan langkah.

Melalui rapat koordinasi sinkronisasi implementasi yang dihelat di Ruang Rapat Zainal Bakar, ketiga entitas pemerintahan tersebut sepakat menerapkan skema pendanaan bersama (joint funding) demi mempercepat realisasi Bus Rapid Transit (BRT) Trans Paliko. Langkah kolosal ini diproyeksikan tidak hanya sekadar mengurai persoalan transportasi, tetapi juga merajut keterhubungan ekonomi yang lebih erat antarwilayah Luak Limopuluah dan ibu kota provinsi.

Di tengah dinamika mobilitas modern yang kian menuntut efisiensi, kehadiran moda transportasi massal yang aman, nyaman, dan terjangkau menjadi sebuah keniscayaan. Kesadaran kolektif inilah yang mendasari komitmen lintas daerah tersebut, termasuk ikhtiar membidik dukungan pemerintah pusat melalui skema Buy The Service (BTS).

Bagi Kota Payakumbuh, inisiatif ini disambut dengan kesiapan taktis yang matang. Mewakili Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta, Sekretaris Daerah Rida Ananda menegaskan bahwa penyediaan layanan transportasi umum yang handal merupakan manifestasi dari kehadiran negara dalam menjawab kebutuhan mendasar masyarakat.

"Transportasi umum merupakan kebutuhan penting masyarakat sehingga kami mendukung penuh inisiatif pengembangan BRT Trans Paliko," ujar Rida.

Tidak berhenti pada jaringan bus raya terpadu tersebut, Pemko Payakumbuh bahkan merancang ekosistem pendukung yang komprehensif. Rida memaparkan rencana pengadaan 13 unit kendaraan listrik yang dipersiapkan khusus untuk melayani trayek angkutan perkotaan. Tantangan terbesarnya adalah memastikan agar moda-moda lokal ini tidak berjalan sendiri-sendiri atau saling mematikan. Sinkronisasi rute menjadi kata kunci agar integrasi dengan koridor utama Trans Paliko berjalan mulus.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh, Rajman Sunardi, menambahkan bahwa orientasi utama dari proyek besar ini bermuara pada kesejahteraan masyarakat, terutamanya dalam menekan angka pengeluaran harian warga.

"Keberadaan angkutan massal ini salah satunya bertujuan mengurangi beban ekonomi masyarakat," kata Rajman.

Saat ini, Dishub Payakumbuh tengah merampungkan Kajian Kelayakan (Feasibility Study) angkutan perkotaan, beriringan dengan uji coba layanan bus gratis bagi para pelajar. Seluruh instrumen data tersebut akan dikawinkan dengan kerangka operasional Trans Paliko, memastikan bahwa perhitungan kapasitas, Biaya Operasional Kendaraan (BOK), hingga formulasi subsidi berjalan secara presisi tanpa tumpang tindih dengan moda transportasi lokal yang sudah eksis.

Dari sudut pandang pemerinatahan tingkat provinsi, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Sumatera Barat, Adib Alfikri, memandang proyek Trans Paliko sebagai momentum kolaborasi lintas daerah yang patut diacungi jempol. Menurutnya, kesamaan visi dari ketiga kepala daerah menjadi modal sosial yang kuat.

"Seluruh pihak sepakat dan memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan BRT Trans Paliko," ungkap Adib.

Guna memastikan kerja sama tersebut tidak berhenti pada tataran wacana di atas meja, ketiga pemerintah daerah sepakat membentuk Tim Akselerasi Angkutan Massal. Tim ad-hoc ini nantinya akan dilegalkan melalui surat keputusan resmi, membagikan porsi tugas dan kewenangan secara terukur agar koordinasi administratif memiliki payung hukum yang jelas.

Dari sisi pembiayaan, beban anggaran tidak dipikul oleh satu pundak saja. Prinsip keadilan fiskal diterapkan melalui pembagian beban pendanaan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan masing-masing daerah—baik provinsi, Payakumbuh, maupun Lima Puluh Kota. Jika alokasi belum tersedia pada APBD berjalan, opsi penyesuaian melalui RAPBD disiapkan sebagai program prioritas.

Sebagai fondasi hukum formal, draf Nota Kesepahaman (MoU) kini tengah dirumuskan untuk ditandatangani langsung oleh Gubernur Sumatera Barat, Wali Kota Payakumbuh, dan Bupati Lima Puluh Kota. Kajian teknis lanjutan juga terus bergulir, mulai dari perluasan koridor di wilayah kabupaten tetangga hingga pematangan integrasi rute.

Pada akhirnya, Trans Paliko bukan sekadar proyek pengadaan armada kendaraan di atas aspal jalan raya. Ia adalah wujud nyata dari kehadiran negara untuk merajut konektivitas, meringankan beban ekonomi masyarakat, serta menumbuhkan kebanggaan baru bagi kawasan ranah Minang bagian timur.