Buya Gusrizal Gazahar: Sorban, Tongkat, dan Keteguhan di Garis Depan

Di tengah panggung sosial-keagamaan Sumatra Barat, sosok pria bersorban, berjubah, dan kerap menggenggam tongkat ini laksana menara karang di tepi pantai. Diadang ombak dinamika zaman yang kencang, ia bergeming. Dialah Dr. H. Gusrizal Gazahar, Lc., M.Ag., bergelar Datuak Palimo Basa—seorang ulama, mubalig, dan mantan akademisi yang rekam jejak hidupnya ditulis dengan tinta ketegasan dan keberanian yang tanpa kompromi.

Bagi masyarakat Ranah Minang, Buya Gusrizal bukan sekadar pemimpin formal yang pernah menakhodai Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatra Barat selama dua periode (2015–2025). Ia adalah personifikasi dari prinsip Siri' na Pacce versi Minang—seorang penjaga moral yang memilih melepas zona nyaman demi menjaga independensi suara ulama.

Dari Bengkel dan Es Lilin ke Kiblat Ilmu Kairo

Lahir di Nagari Panyakalan, Kabupaten Solok pada 13 Agustus 1973, masa kecil Gusrizal bukanlah hamparan kemudahan. Sebagai anak tertua dari tiga bersaudara dari keluarga yang kesulitan secara ekonomi, ia sudah akrab dengan peluh sejak duduk di bangku Sekolah Dasar. Sebelum bel sekolah berbunyi di pagi hari, tangan kecilnya terbiasa mengantarkan es lilin ke kedai-kedai. Sore harinya, alih-alih bermain, ia menghabiskan waktu bekerja di bengkel.

Namun, keterbatasan materi tidak mampu membendung kecemerlangan otaknya. Titik balik kehidupannya dimulai ketika ia menginjakkan kaki di Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) Koto Baru, Padang Panjang. Lembaga pendidikan legendaris inilah yang menanamkan kecintaan mendalam pada ilmu fikih dan ushul fikih ke dalam dadanya. Langkahnya kian mantap ketika beasiswa dari ICMI membawanya terbang ke Kairo, Mesir. Di Universitas Al-Azhar, ia mereguk langsung mata air keilmuan Islam di Fakultas Syariah wa al-Qanun hingga meraih gelar Lisensiat (Lc) pada tahun 1997.

Memilih 'Surau' dan Melepas Atribut PNS

Sepulang dari Timur Tengah, Gusrizal menapaki karier yang mapan sebagai dosen tetap di berbagai kampus Islam negeri, mulai dari STAIN Kerinci, IAIN Imam Bonjol, hingga IAIN Bukittinggi. Status Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan posisi Dewan Pengawas Syariah di Bank Nagari sudah di genggaman tangan. Namun, takdir memanggilnya ke jalan yang lebih terjal.

Ketika badai perbedaan pandangan antara sikap kritis MUI Sumbar dan regulasi birokrasi mulai menuntut kompromi, Buya Gusrizal mengambil keputusan yang menghentak publik. Ia memilih mengundurkan diri sebagai dosen PNS di IAIN Bukittinggi pada tahun 2018 demi menjaga marwah dan independensi keulamaan di bawah bendera MUI Sumbar. Baginya, suara kebenaran tidak boleh disandera oleh pangkat dan jabatan.

Ia memilih kembali ke akar tradisi Minangkabau yang paling murni: Ulama Basurau. Bersama para jemaah setianya yang telah mendampinginya sejak tahun 2003, ia mendirikan Surau Buya Gusrizal Gazahar di Campago Ipuh, Bukittinggi. Di bangunan bersahaja itulah, ia mengasuh pengajian “al-Nadwah li 'Izzat al-Islam”, mendidik umat tanpa sekat, dan membedah kitab-kitab hukum Islam secara mendalam.

Singa Podium yang Tak Kenal Takut

Karakter Buya Gusrizal di panggung publik dikenal tanpa tedeng aling-aling. Ia adalah sosok yang memimpin langsung gerakan penolakan investasi berbau misi tertentu, seperti penolakan Super Blok Siloam yang sempat mengguncang Sumatra Barat. Konsistensinya dalam membela falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah membuatnya dipandang sebagai benteng ideologis Ranah Minang.

Ketegasannya tidak hanya diakui di tingkat lokal. Setelah menyelesaikan bakti kepemimpinannya di Sumatra Barat, kepakaran dan prinsip teguhnya membawa Buya Gusrizal ditarik ke kancah nasional, di mana ia diangkat menjadi Ketua Bidang Fatwa Metodologi MUI Pusat untuk periode 2025–2030.

Kini, meski tampuk kepemimpinan MUI Sumatra Barat telah beralih, sosok Dr. Gusrizal Gazahar tetap menjadi rujukan spiritual yang kokoh. Dengan jubah, sorban, dan tongkatnya, ia terus melangkah dari surau ke surau, dari mimbar ke mimbar. Ia membuktikan bahwa seorang ulama sejati tidak diukur dari tingginya jabatan struktural atau status kepegawaian negara, melainkan dari seberapa tegak ia berdiri membela keyakinannya di hadapan badai zaman.